Sejumlah peraturan baru dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk menekan angka penularan Covid-19 di Jakarta yang semakin genting. Salah satunya adalah membatasi kegiatan masyarakat harus tutup pukul 21.00 WIB.

Angka kasus Covid-19 di Jakarta melonjak pascalibur Lebaran. Keterisian tempat tidur yang pada Mei lalu hanya 17 persen kini sudah hampir 90 persen. Bahkan pada 17 dan 18 Juni, jumlah kasus Covid-19 harian bertambah lebih dari 4 ribu orang per hari, atau naik dua kali lipat.

Aturan lainnya yaitu membatasi kegiatan di perkantoran. Untuk perusahaan swasta, pemerintah, BUMN/BUMD yang berada di zona kuning dan oranye harus menerapkan kerja di rumah hingga 50 persen, sedangkan di zona merah 75 persen harus kerja di rumah alias Work From Home (WFH).

Untuk kegiatan belajar, tatap muka tidak disarankan apalagi yang berada di zona merah harus tetap melakukan daring atau online. Kalaupun di zona kuning, terutama untuk tingkatan perguruan tinggi harus menerapkan protokol kesehatan sangat ketat.

Sedangkan untuk kegiatan ibadah hanya dilaksanakan 50 persen dan moda transportasi kembali dibatasi kapasitasnya.

Untuk warung makan, rumah makan, kafe, restoran, pedagang kaki lima dine-in hanya dibatasi maksimal 50% dan beroperasi hingga pukul 21.00 WIB. Untuk yang pesan antar atau take away boleh 24 jam sesuai jam operasional, namun dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

Aturan lainnya yaitu tidak diberlakukan lagi peraturan ganjil genap untuk mobil pribadi. Mobilitas kendaraan pribadi maksimal penumpang 50% dari kapasitas, 100% dari kapasitas apabila berdomisili di alamat yang sama.

Sedangkan Kendaraan umum angkutan massal, taksi (konvensional, online) dan kendaraan rental maksimal 50% penumpang.

Sanksi pun diberlakukan bagi para pelanggaran protokol kesehatan. Jika tak memakai masker maka akan dikenai sanksi kerja sosial membersihkan fasilitas umum dan denda administratif maksimal Rp 250 ribu

Pelanggaran pelaku usaha terkait protokol kesehatan, antara lain berawal dari teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan dengan pemasangan segel di pintu masuk hingga denda  administratif maksimal Rp 50 juta.

Sanksi tertingginya adalah pembekuan sementara izin dan atau yang terberat adalah pencabutan izin usaha.